Manajemen Pembiayaan

Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi dari Follet ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.

Pentingnya manajemen di dalam perencanaan sering dikaitkan pada manajemen pembangunan yang natinya bertujuan pada keberhasilan suatu proyek manajemen.

Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan diantaranya :

  1. Perencanaan
  2. Pengerahan (mobilisasi) sumber daya
  3. Menggerakkan partisipasi masyarakat
  4. Penganggaran
  5. Sistem Informasi
  6. Koordinasi
  7. Pemantauan dan evaluasi Pengawasan

Manajemen Proyek

a.    Private Sector Participation (PSP)

Tujuan PSP ini secara umum dalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam memulihkan kondisi pelayanan usaha, membangkitkan kembali iklim usaha dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun fokus kegiatan PSP adalah pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memperbaiki iklim usaha agar lebih kondusif, peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan strategi pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendukung kegiatan ekonomi. Hasil akhir dari serangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

b.      Public Private Partnership  (PPP)

Public Private Partnership (PPP) merupakan kemitraan pemerintah swasta yang melibatkan investasi yang besar (padat modal) dimana sektor swasta membiayai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana sedangkan pemerintah sebagai mitra yang menangani pengaturan pelayanan. Dalam hal ini pemerintah tetap sebagai pemilik asset dan pengendali pelaksanaan kerjasama. Merupakan kemitraan pemerintah dengan swasta ini untuk proyek-proyek yang padat modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun, mengelola dan mengembangkan prasarana dan sarana melalui suatu kerjasama dengan Pemerintah.  Perusahaan swasta termotivasi untuk mengembangkan badan usaha yang menguntungkan serta yang menghasilkan laba dan meningkatkan nilai investasi bagi pemegang sahamnya. Indicator keberhasilan kerjasama antara pemerintah dengan swasta ini yakni dengan memadukan tujuan sosial atau ekonomi maupun financialnya.

 

Bentuk Kemitraan

 

Bentuk-Bentuk Kemitraan PPP dalam Public Private Partnership (PPP) diantaranya adalah:

a.      Service Contract

Bentuk kemitraan ini dimana pemerintah melakukan pengendalian terhadap suatu badan usaha dan meminta pihak ketiga, yang biasanya dipegan oleh kontraktor, dan memberikan jasa pelayanan dan pekerjaan selama periode tertentu. Pemerintah membayar kontraktor atas jasa tersebut. Jangka waktu perlaksanaan biasanya hanya sekitar 1-2 tahun saja.

b.      Management Contract

Dalam kemitraan ini, pemerintah mengendalikan badan usaha dan meminta kontraktor memberikan jasa manajemen selama periode tertentu. Kontraktor dibayar langsung oleh pemerintah atas jasa berbagai pekerjaan dan tanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan. Untuk jangka waktu perjanjian berlangsung sekitar 3-5 tahun.

c.      Leasing

Leasing di dalam kemitraan PPP ini, pihak swasta melakukan sewa pada suatu fasilitas yang dimilik oleh pemerintah selama jangka waktu tertentu yang disepakati sampai target yang ditentukan. Kemudian pada waktu yang telah disepakati pihak swasta mengembalikan lagi pada pemerintah.

d.      Build, Operate,  Transfer  (BOT)

BOT adalah suatu istilah bagi pola atau struktur yang menggunakan investasi swasta untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur atau sektor publik. Singkatan BOT sendiri pada umumnya adalah “build-operate-transfer” (dirikan-operasikan-alihkan) atau terkadang dapat diartikan menjadi “build-owntransfer”. Dalam pola BOT, perusahaan proyek (project company) diberi kepercayaan oleh pemerintah setempat (host country) untuk mengembangkan, membiayai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas untuk suatu jangka waktu konsesi (concession period) tertentu. Pendapatan (revenue) yang dikumpulkan oleh perusahaan proyek ditentukan dengan cara tolling, take-or-pay, atau perjanjian pembelian sebagaimana standar teknis hasil pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh perusahan proyek. Pada akhir masa waktu konsesi fasilitas itu dialihkan kepada pemerintah dengan pembayaran yang minim.

Ada beberapa keuntungan dalam proyek BOT yaitu:

  1. Memperoleh sumber modal baru dari pihak swasta, agar dapat mengurangi pinjaman pemerintah dan pengeluaran langsung, yang kemungkinan dapat memperbaiki nilai hutang pemerintah
  2.  Mempercepat pembangunan proyek tanpa harus menunggu perolehan dana yang cukup besar
  3. Memakai keahlian pihak swasta untuk mengurangi biaya konstruksi, memperpendek schedule dan efisiensi pengoperasian proyek
  4.  Alokasi resiko dan beban proyek kepada pihak swasta
  5.  Keterlibatan private sponsors dan commercial lenders yang berpengalaman, yang menjamin kelayakan proyek
  6. Pemerintah tidak perlu mengontrol proyek secara berlebihan, karena sudah diserahkan kepada pihak swasta hingga akhir masa concession
  7. Transfer teknologi dan pelatihan personil lokal
  8. Sebagai tolok ukur efisiensi antara proyek swasta dengan proyek pemerintah yang sejenis.

 

 Aspek Finansial
a.        Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan (financing) sebagai suatu proses fasilitasi intermediasi pembiayaan berkepentingan terhadap pengarahan dan pengumpulan dana dari penabung (savers) dan pengajuan pinjaman atau pemberian pinjaman dana atau modal atau pemberian kredit kepada peminjam (borrowers). Mengacu kepada pengertian tersebut, komponen sistem dalam pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi:

  1. Pelaku (stakeholders) yang terdiri dari sumber, perantara (financial intermediatries) dan pemanfaatan (beneficiaries)
  2.  Tata laksana pengaliran uang (pinjaman, kredit dan investasi). Didalam bidang pembiayaan perumahan, skala sistem dimaksud meliputi berbagai tingkat, yaitu nasional, wilayah dan lokal. Demikian juga sistem ini meliputi pasar formal (dicirikan dengan keterkaitannya dengan lembaga pembiayaan formal, seperti bank) maupun pasar non formal (dicirikan dengan keterkaitannya terhadap lembaga pembiayaan non formal, seperti koperasi, arisan).

 b.        Benefit Cost Ratio  (BCR)

       Kriteria kelayakannya adalah bila:

 

B/C ratio > 1     Þ           Layak

B/C ratio < 1     Þ           Tidak Layak

B/C ratio = 1     Þ           Impas

BCR merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara keuntungan dengan biaya yang dikeluarkan.  Formula yang digunakan adalah sebagai berikut.

 mmm

Keterangan:

Bt           = Social Benefit atas rencana investasi yang diperoleh sejak starting point hingga ending    point.

Ct           = Social Cost atas rencana investasi yang dikurbankan sejak starting point hingga ending point

t              =  Umur ekonomis atas rencana investasi sejak starting point hingga ending point.

i               =  Discount Rate

 c.        Payback Period (PP)

Payback period merupakan suatu periode waktu operasi di mana outlay yang dikeluarkan untuk membiayai rencana investasi dapat ditutup dari outcome yang dihasilkan.  Setelah periode waktu tersebut, rencana investasi yang dilaksanakan tidak lagi menanggung beban biaya investasi tetapi hanya tinggal menikmati return yang mampu dihasilkan.

pb
Apabila disajikan dalam bentuk yang lebih skematik, tampak seperti gambar berikut:

 pbr

 d.    Net Present Value (NPV)

       Kriteria kelayakan:

 

NPV > 0               Þ           Layak

NPV < 0               Þ           Tidak layak

NPV = 0               Þ           Impas

NPV merupakan indikator untuk melakukan penilaian apakah dari investasi yang ditanamkan mampu memberikan pendapatan yang memadai.  Formula yang digunakan adalah sebagai berikut.

pbrb

 

Keterangan:

Bt     = Social Benefit atas rencana investasi yang diperoleh sejak starting point hingga ending point.

Ct     = Social Cost atas rencana investasi yang dikurbankan sejak starting point hingga ending point.

t        = Umur ekonomis atas rencana investasi sejak starting point hingga ending point.

I        = Discount Rate


 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: